LAPAR (antara tambang atau mati)

Berbagai polemik yang sedang dihadapi oleh negeri ini, dari mulai undang-undang yang kontroversial yang hanya menguntungkan kaum atas dan elite politik saja. Beberapa hari yang lalau saya melewati Maluku Utara, dan melihat berbagai kehidupan dan ekonomi masyarakat.

Dari mulai kota Ternate, Tidore, sampai ke Halmahera tengah. Ya sebagian besar masyarakat pesisir melakukan pekerjaan mencari ikan atau nelayan, tapi banyak juga dari mereka memilih untuk bekerja di tambang milik perusahaan asing yang bekerja sama dengan pemerintah setempat.
Di Halmahera khususnya, ada sekitar 113 izin usaha tambang dan 17.000 hektar lahan sawit di Halmahera selatan, tambang menjadi masalah utama bagi masyarakat yang berpikir akan lingkungan, sudah sangat jelas tambang sangat merusak kelestarian alam, dari mulai hutan, sungai, sampai ke laut, sekitar satu minggu yang lalu ada banyak ikan mati karena terkena limbah dari tambang, dan itu sangat jelas akan merugikan nelayan sekitar.

Dan akankah masyarakat sekitar tidak ingin kerja di tambang, karena tambang sudah merusak lingkungan merela..?, sedikit saja yang seperti itu, masyarakat sekitar yang kebanyakan ekonomi menengah ke bawah lebih memilih bekerja di tambang dengan gaji yang besar, takut akan lapar adalah masalah utama yang menjadikan mereka terpaksa kerja di tambang, bahkan ada juga beberapa dari lulusan universitas yang dulunya berteriak menolak tambang kemudian sarjana dan bingung mau kerja apa, ujung-ujungnya terjun ke tambang juga, lantas siapa yang mau disalahkan, perintah..?, masyarakat..?
Pemerintah terlalu berambisi untuk meningkatkan ekonomi negara, padahal yang di untungkan adalah dari pihak mereka juga, dengan dalih membangun ekonomi masyarakat.

Luhut Binsar Panjaitan salah satu pemilik saham terbesar didaerah maluku utara, sampai sebulan sekali ia mendarat di pulau Obi Maluku utara dengan pesawatnya, untuk apa..? Untuk meninjau semua perusahaannya. Apakah ini yang dinamakan ekonomi masyarakat meningkat, masyarakat yang mana..?
Isu terbesar hari ini adalah pemerintah akan membikin Omnibuslaw, sebuah program yang sebenarnya akan menguntungkan kaum investor dan pejabat tinggi dan sangat merugikan bagi kaum buruh dan masyarakat kecil, dan masih tetap dengan dalih “demi ekonomi meningkat”.

Maluku Utara saya kira sudah mengalami Omnibuslah lebih dulu sebelum perencanaan pemerintah, dilihat dari maraknya tambang, banyaknya tenaga asing, bahkan ada salah satu perusahaan yang mengibarkan bendera Cina lebih tinggi dari pada Indonesia, dan sudah jelas perusakan lingkungan yang melanggar AMDAL.

Dan bagaimana jadinya negeri ini jika Omnibuslaw tetap di lanjutkan dan di jadikan program oleh rezim ini. Hanya ada satu kata “LAWAN...!!!”.